Baca UUDS secara lengkap di sini

Undang-Undang Dasar ULMWP 1 Desember 2020

Penjelasan Istilah

• UUDS adalah singkatan dari “Undang-Undang Dasar Sementara”, yang secara leterlek juga disebut Konstitusi Sementara.
• ULMWP ialah singkatan dari “United Liberation Movement for West Papua”, yang secara politik organisasi juga disebut Pemerintah Sementara West Papua atau Pemerintah Sementara Negara Republik West Papua.
• UUDS disahkan oleh Sidang Istimewa Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT-LB) Komite Legislatif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) tanggal 30 November 2020.
• Secara politik, Konstitusi Sementara ULMWP disebut Undang-Undang Dasar Pemerintah Sementara West Papua. Atau Konstitusi Sementara ULMWP ialah Konstitusi Pemerintah Sementara West Papua untuk penyelenggaraan Pemerintahan Sementara yang secara legal-formal dijalankan oleh ULMWP.
• Secara hukum, UUDS ULMWP ialah Udang-Undang Pemerintah Sementara West Papua.
• Karena itu Konstitusi Sementaera ULMWP ialah Dasar Hukum penyelenggaraan pemerintahan sementara oleh ULMWP.
• Secara hukum organisasi, setelah Bylaws (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) dan penamaan dari pejabat ULMWP mulai di-upgrade di Port Moresby , Papua New Guinea akhir tahun 2018 dan dilanjutkan dengan upgrade dasar hukum pada 20 Oktober 2020 di Port Numbay, West Papua, maka ByLaws ULMWP secara formal organisatoris menjadi Konstitusi Sementara ULMWP.
• Maka secara Organisatoris, Konstitusi Sementara ini disebut Undang-Undang Dasar Sementara United Liberation Movement for West Papua (UUDS ULMWP).
• Berdasarkan mandat konstitusional Konstitusi ULMWP, maka dibentuklah Pemerintah Sementara ULMWP pada tanggal 1 Desember 2020.
• Bersamaan dengan pembentukan pemerintahan 1 Desember 2020, maka telah diumumkan Hon. Benny Wenda sebagai Presiden Pemerintahan Sementara (President of the Provisional Government) atau disebut juga President Sementara West Papua (atau Interim President of West Papua).
• Menyusul pembentukan pemerintahan, maka 1 Mei 2020 telah diumumkan Departemen dan Menteri Kabinet Pemerintah Sementara West Papua.
• Pada waktu yang sama juga diumumkan nama Angkata dan Panglima Komando West Papua Army (WPA).
• Pada 20 Oktober 2022 telah diumumkan secara resmi, pengalihan kekuasaan Perdana Menteri kepada Hon. Rev. Edison Waromi, S.H, dan kekuasaan Ketua West Papua Parliament kepada Hon. Buchtar Tabuni. Ketua Legislatif Council ULMWP, Hon. Rev Edison Waromi, S.H. secara resmi diserah-terimakan kepada Hon. Buchtar Tabuni.
• …..berlanjut….sejarah akan terus kami catat…..

Penjelasan Proses

• Proses penyatuan semua organisasi perjuangan Papua Merdeka telah dimulai oleh berbagai tokoh dan waktu sepanjang sejarah bangsa Papua.
• Sejarah perjanjian Damai antara Jacob Hendrik Prai dan Seth Jafeth Roemkorem di era 1990-an serta antara Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan Presidium Dewan Papua (PDP) tahun 2000 menjadi dasar penyatuan semua organisasi Papua Merdeka.
• Langkah Alm. OPM Andy Ayamiseba dan Alm. Dr. OPM John Ottow Ondawame, didukung oleh Barak Sope dan Serge Voghor mendirikan WPPRO (West Papuan Peoples’ Representative Office) pada 2002-2003 mendorong pihak angkatan bersenjata di bawah komando General TPN/OPM Mathias Wenda untuk mengambil langkah penyatuan.
• General Wenda mengutus Captain Amunggut Tabi bersama staff Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Pembebasan Nasional – Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) ke Vanuatu tahun 2003, dan beroperasi sampai tahun 2004. Gagasan penyatuan Komando dan organisasi perjuangan Papua Merdeka telah dimatangkan dengan pembentukan panitia dan penggalangan dana.
• Setelah jatuh-bangun oleh kegagalan kerja dan operasi gerilya NKRI, maka organisasi perjuangan Papua Merdeka berhasil berkumpul dan membentuk West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) di Vanuatu.
• Pada saat bersamaan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) meng-upgrade status perjuangan menjadi Parlemen Nasional West Papua (PNWP).
• Pada saat yang sama telah diselenggarakan Kongres Rakyat Papua (KRP) III di Lapangan Zakeus, Padang Bulan, Numbay tanggal 17- 19 Oktober 2011.
• Akhirnya pada 07 Desember 2014, sebagai hasil konsolidasi di dalam dan luar negeri, telah terjadi peristiwa bersejarah dalam kehidupan dan perjuangan bangsa Papua mempertahankan entitas identitas bangsa dan tanah leluhur: bangsa Papua dan Negara West Papua. Didasarkan atas “Deklarasi Saralana“, maka tiga kelompok besar perjuangan bangsa Papua: Parlemen Nasional West Papua (PNWP), West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) dan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB)